A. Tarif Pajak PPN (Pasal 7 UU PPN dan PPnBM)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. Contoh Perhitungan Tarif Pajak PPN sejak 1 Januari 2025. (PMK 131 Tahun 2024 dan PER 1 Tahun 2025)

1. Tarif Pajak PPN Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Pengusaha.

PT. EDC adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha importir Mobil.

Pada 8 Oktober 2026 PT. ABC melakukan impor mobil yang terutang PPN dan PPnBM dengan Nilai Impor sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Tarif PPnBM atas mobil tersebut sebesar 20 %

Perhitungan PPN

Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000.000

PPN = 12 % x 20.000.000.000

PPN = 2.400.000.000

Perhitungan PPnBM

PPnBM = 20% x 20.000.000.000

PPnBM = 4.000.000.000

2. Tari Pajak PPN Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang tidak tergolong mewah yang tidak dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dasar Pengenaan Pajak PPN berupa nilai lain.

Nilai lain tersebut dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.

Contoh Perhitungan Tarif Pajak PPN

PT. UBT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha Penjualan Bahan Bangunan.

PT. UBT telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tahun 2021.

Pada 10 September 2026 PT. UBT melakukan penjualan Bahan Bangunan dengan harga jual sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Perhitungan PPN

Dasar Pengenaan Pajak = 11/12 x 2.000.000.000

Dasar Pengenaan Pajak = 1.833.333.333

PPN = 12 % x 1.833.333.333

PPN = 110.000.000

3. Tarif Pajak PPN atas Ekspor

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 0% (nol persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai ekspor.

Contoh Perhitungan Tarif Pajak PPN

PT. CDE adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha eksportir minyak kelapa.

PT. CDE telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tahun 2020.

Pada 12 Agustus 2026 PT. CDE melakukan penjualan ekspor minyak kelapa dengan nilai ekspor sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Perhitungan PPN

Dasar Pengenaan Pajak = 5.000.000.000

PPN = 0 % x 5.000.000.000

PPN = 0 %

Baca Juga :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *