Undang-Undang terdiri dari Undang-Undang yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.
Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak meliputi :
– Undang-Undang PPN dan PPnBM Dalam Satu Naskah.
– Undang-Undang PPh Dalam Satu Naskah.
– Undang-Undang KUP Dalam Satu Naskah.
– Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Bea Meterai.
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 10 Juni 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
– Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
– Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
– Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
– Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tanggal 1 Agustus 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tanggal 22 Mei 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
– Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
– Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
– Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tanggal 23 Mei 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
– Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
– Undang-Undang PBB Dalam Satu Naskah (UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994).
Baca Juga :
Peraturan Pajak Berdasarkan Tahun Penerbitan
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha