A. Pengertian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Pengertian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah Perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (both contracting states).
Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dirancang agar wajib pajak yang beroperasi atau memperoleh penghasilan di negara mitra tidak dikenakan pajak dua kali atas objek penghasilan yang sama.
Beberapa pasal dalam Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan tersebut (mode of application), misalnya tentang pasal dividen dan bunga.
Sedangkan jika terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara kedua negara, maka diperlukan adanya Mutual Agreement Procedure (MAP).
Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, karena dalam penerapannya berfungsi melengkapi.
Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dianggap sah dan dapat dijalankan oleh penduduk antar negara bila disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya, dalam hal ini di Indonesia bisa DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau Presiden.
Pengesahan tersebut dikenal dengan istilah ratifikasi.
B. Tujuan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Tujuan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara lain :
1. Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha.
Dengan adanya Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili.
Laba usaha dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan.
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dunia usaha mendapatkan kepastian hukum, karena membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu di negara domisili.
2. Peningkatan investasi modal dari luar negeri.
Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari penanaman saham, royalti dari pemilik hak cipta, jika dikenakan pemajakan yang tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir ulang bahkan menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Sehingga diperlukan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) agar tarif pajak atas investasi tersebut lebih kecil dari negara lain sehingga dapat menarik investasi dari luar negeri ke Indonesia.
3. Peningkatan sumber daya manusia.
Dengan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka terjadi pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan karyawan di negara di mana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan, maka dipastikan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih memadai.
4. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak.
Dengan adanya Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka dapat memberikan informasi yang saling berhubungan antar kedua negara, sehingga penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di kedua negara menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin.
Negara yang terkait dengan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan penghasilan dari negara sumber.
Informasi penghasilan tersebut seharusnya dilaporkan oleh penerima penghasilan di negara domisili, dan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak.
5. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha.
Negara yang mengadakan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tidak boleh sewenang-wenang dalam hal pemajakannya.
Sehingga apabila antara dua negara telah mengadakan perjanjian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka setiap transaksi yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi maupun Badan yang berasal dari kedua negara tersebut, maka pengenaan pajaknya diatur dalam tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut.
Apabila antara kedua negara tidak terdapat tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka pengenaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan di negara masing-masing.
C. Azas Utama Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Azas Utama Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terdiri dari 3 (tiga) Azas, meliputi :
1. Azas domisili atau azas kependudukan (domicile / residence principle)
Dalam Azas domisili atau kependudukan, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau recident atau berdomisili di negara tersebut atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
Azas Azas domisili atau kependudukan menerapkan penghitungan penghasilan seluruh dunia untuk dihitung di mana orang pribadi atau badan berdomisili (world wide income concept).
2. Azas sumber (source principle).
Dalam Azas sumber, negara akan mengenakan pajak dimana orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan, dan tidak melihat dimana seseorang atau badan itu berdomisili.
Yang terpenting dalam pengenaan azas sumber adalah jenis penghasilan bukan subjek pajaknya.
Pajak tersebut hanya dikenakan pada subjek pajak di negara tersebut diperoleh penghasilan.
Dengan Azas sumber, pajak penghasilan dikenakan terhadap penduduk asing atau badan asing yang memperoleh penghasilan dari Negara Indonesia dengan mekanisme pemotongan pajak (withholding tax).
3. Azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan (nationality / citizenship principle)
Dalam Azas kewarganegaraan, negara akan mengenakan pajak apabila penduduk tersebut merupakan warga negaranya.
Setiap penghasilan di seluruh dunia akan dikenakan pajak bilamana penduduk tersebut menjadi warga negara tersebut.
Azas kewarganegaraan juga diterapkan bilamana warga negara Indonesia yang penghasilan netonya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka kepadanya diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Di manapun mereka berada, sepanjang memiliki warga negara Indonesia, mereka harus menghitung penghasilan seluruh dunia di Negara Indonesia.
D. Susunan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Yang Dipakai Indonesia
Susunan Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dipakai Indonesia terdiri dari :
1. Subjek Pajak
2. Jenis Pajak,
3. Istilah Umum
4. Penduduk
5. Jenis-jenis Penghasilan
Jenis-Jenis Penghasilan meliputi :
a. Laba Bentuk Usaha Tetap
b. Laba Harta Tidak Bergerak
c. Laba Usaha
d. Laba Usaha Perkapalan dan Penerbangan
e. Dividen
f. Bunga
g. Royalti
h. Harta Bergerak
i. Pendapatan Lain-lain
6. Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan
Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan meliputi :
a. Pekerjaan Bebas
b. Pegawai Swasta
c. Direktur
d. Artis dan Atlet
e. Pensiun
f. Pegawai Negeri
7. Hubungan Istimewa
8. Metode Penghindaran Pajak
Metode Penghindaran Pajak meliputi :
a. Penghapusan Pajak
b. Pengkreditan Pajak
9. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
a. Guru / Peneliti
b. Mahasiswa atau Pelatihan Karyawan
10. Ketentuan Lain-lain
Ketentuan Lain-lain meliputi :
a. Non Diskriminasi
b. Tatacara Persetujuan Bersama
c. Pertukaran Informasi
d. Berlakunya Perjanjian
e. Berakhirnya Perjanjian
E. Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan Negara lain.
Indonesia telah mengadakan perjanjian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain di dunia.
Baca Juga :